Analisis yuridis terhadap pengalihan saham pada perusahaan pertambangan yang memerlukan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Gubernur

Abstract

Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang bersifat vital karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan bersifat terbatas serta tak terbarukan. Konstitusi memandatkan bahwa Negara menguasai dan memanfaatkan mineral dan batubara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Guna memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam mineral dan batubara, Negara memberi izin kepada Perusahaan Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pertambangan tentunya tidak terlepas dari prinsip Negara menguasai sumber daya alam, oleh karenanya Negara melakukan pengelolaan dengan mewajibkan pengalihan saham Perusahaan Pertambangan mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa terdapat pengalihan saham yang cukup diberitahukan saja kepada Menteri Hukum dan HAM dan terdapat pula pengalihan yang wajib mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Pengalihan saham yang wajib mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM kini wajib pula mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur terlebih dahulu sebelum dimohonkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Dalam hal pengalihan saham yang hendak dilakukan cukup diberitahukan saja dan dapat langsung dilaksanakan sesuai keputusan RUPS karena tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, kini wajib mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur terlebih dahulu sebelum dilakukannya pengalihan saham yang dikehendaki.