Abstract:
Penelitian ini menganalisis aspek yuridis dari perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan perkotaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian secara diam-diam ataupun perjanjian lisan merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak dimana sesuai dengan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini mengakibatkan hubungan hukum antara pengemudi dan penumpang angkutan perkotaan didasarkan pada perjanjian yang mengikat mereka sebagai Undang-Undang serta perikatan pada umumnya yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam menjalankan kegiatannya, angkutan perkotaan harus memenuhi standar pelayanan minimal angkutan umum yang terdiri atas keamanan, keselamatan, kenyamanan, kertejangkauan, dan kesetaraan. Akan tetapi pada kenyatannya masih banyak angkutan perkotaan yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal tersebut yang akan membahayakan penumpang.
Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penulis ingin mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian antara pengemudi dan penumpang angkutan perkotaan dan pertanggungjawaban hukum hukum pengemudi angkutan perkotaan terhadap penumpang apabila terjadi kerugian yang dialami pengguna angkuan perkotaan serta tindakan hukum yang diterapkan tehadap pengemudi dan perusahaan angkutan perkotaan apabila standar pelayanan minimal angkutan perkotaan tidak terpenuhi.
