Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak penyandang disabilitas netra atas media petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mengetahui tanggung jawab pelaku usaha jasa angkutan udara niaga berbadan hukum Indonesia atas media petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan bagi penyandang disabilitas netra berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan secara langsung dari bahan hukum. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan kriteria berpikir deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas netra atas media petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan membutuhkan adanya keterpaduan dalam arti satu bahasa dan satu sikap pengangkut angkutan udara niaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga peradilan, masyarakat, penyandang disabilitas, LPKSM, dan lembaga terkait tentang arti pentingnya media petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan dalam huruf braille sebagai hak penyandang disabilitas netra selama pengangkutan. Adapun, pertanggungjawaban pengangkut angkutan udara niaga selaku pelaku usaha atas media petunjuk keselamatan dan keamanan penerbangan dalam huruf braille bagi penyandang disabilitas netra selaku penumpang merupakan tanggung jawab komersial.
