Analisis mengenai Informed Consent tentang tindakan restrain terhadap pasien dengan gangguan jiwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Abstract

Seiring dengan dibuatnya bentuk kontrak yang diciptakan secara massal dan kolektif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) mengatur mengenai larangan penggunaan klausula eksonerasi dalam kontrak baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Hal ini juga berlaku terhadap bidang pelayanan kesehatan jiwa yang tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya kontrak persetujuan tindakan medis yang disebut informed consent. Salah satu tindakan kedokteran yang akan menjadi bahan analisis dalam penulisan ini adalah tindakan restrain fiksasi berupa pembatasan pergerakan pada pasien dengan gangguan jiwa yang mengalami gaduh gelisah dan memungkinkan untuk mencelakakan diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya, serta dilaksanakan berdasarkan informed consent. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, terdapat klausula yang berpotensi melanggar larangan klausula eksonerasi yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat menggugat pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi, atau diberikan sanksi perdata maupun pidana. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan pelayanan pemberian penjelasan bagi dokter sebagai pelaku usaha dan meningkatkan kesadaran bagi wali pasien dengan gangguan jiwa supaya haknya tetap terpenuhi.