Upaya peningkatan kesadaran hukum dari pelaku usaha dalam pendayagunaan pendanaan lingkungan hidup

Abstract

Keadaan global dewasa ini semakin menuntut manusia untuk memperluas pembangunan di berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi. Meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan banyak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam perspektif lingkungan, tolak ukur keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pesatnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dimana pembangunan itu berlangsung. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup yang merupakan salah satu jalan yang diajukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan seperti pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam. Instrumen ini bertujuan untuk mendorong pemerintah (pusat dan daerah), pelaku usaha, dan setiap orang untuk melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Upaya tersebut terdiri dari perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, dan upaya insentif dan/atau disinsentif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut pendayagunaan instrumen pendanaan lingkungan hidup terhadap kesadaran hukum dari pelaku usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif yaitu dengan menggunakan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran) yang bersifat deskriptif-analitis. Maka dari itu, perlu kesadaran hukum dari pelaku usaha dalam menjalankan instrumen pendanaan lingkungan hidup dalam melakukan usaha/kegiatannya untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.