Tax review terkait pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai untuk meminimalisir sanksi perpajakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan CV. Mas pada tahun 2018

Abstract

Sumber pendapatan negara yang terbesar berasal dari sektor perpajakan, di mana pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan maupun digunakan untuk belanja negara. Namun, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pengetahuan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga mengakibatkan tingginya kasus pelanggaran pajak, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut mengakibatkan wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Maka dari itu, untuk menghindari kemungkinan dikenakannya sanksi perpajakan, wajib pajak dapat melakukan peninjauan pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Peninjauan pajak merupakan suatu tindakan kegiatan peninjauan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari cara penghitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan, maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan. Penelitian ini berfokus untuk melakukan peninjauan pajak terkait PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A/29, dan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. MAS guna menghindari adanya ketidaksesuaian pada proses perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan kewajiban perpajakan dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan dikenakannya sanksi perpajakan di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai objek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan dan kemudian membuat kesimpulan atas penelitian tersebut. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh adalah gambaran umum tentang perusahaan dan proses perhitungan pajak terkait PPh dan PPN yang diperoleh dari hasil wawancara. Data sekunder yang diperoleh adalah SPT Masa, SPT Tahunan, Bukti Potong, SSP, laporan keuangan, ID Billing, dan faktur pajak. Berdasarkan hasil peninjauan pajak, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, CV. MAS sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan nilai dengan baik. Hal ini dikarenakan CV. MAS menanggapi dengan serius terkait kewajiban perpajakanya dengan memperkerjakan seorang karyawan khusus untuk mengatur perpajakan CV. MAS yang ahli dalam bidang perpajakan. CV. MAS hanya melakukan sedikit kesalahan dalam keterlambatan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25. CV. MAS juga tidak memperhitungan perhitungan koreksi fiskal dan kredit pajak yang dapat menjadi pengurang pajak penghasilan terutang seperti Pajak Penghasilan Pasal 25 yang disetorkan pada tahun 2018. Sehingga jika tetap melakukan peninjauan pajak secara rutin, maka dapat meminimalisir sanksi perpajakan yang mungkin timbul di masa yang akan datang.