Pelaksanaan proses asesmen di tingkat penyidikan sebagai upaya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika

Abstract

Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan yang ditemukan dalam pemberian tindakan rehabilitasi kepada Penyalahguna Narkotika di Indonesia. Dalam usaha untuk memberantas masalah penyalahgunaan narkotika, Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada dasarnya sanksi dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut menganut double track system yaitu berupa sanksi pidana dan tindakan rehabilitasi. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan Narkotika lainnya diatur bahwa untuk memperoleh rehabilitasi, Penyalahguna Narkotika harus diasesmen terlebih dahulu. Namun, ditemukan kasus di mana Penyalahguna Narkotika tidak memperoleh asesmen, sehingga ia harus menjalani sanksi di dalam penjara. Oleh karena itu, permasasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah siapakah Penyalahguna Narkotika yang wajib direhabilitasi serta bagaimana pelaksanaan proses asesmen guna memberikan tindakan rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara terhadap BNN dan Penyidik, serta penyebaran kuesioner kepada Tahanan dan Narapidana Narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asesmen belum dilakukan secara efektif terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga mereka tidak dapat memperoleh rehabilitasi. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Narkotika untuk mempertegas kewajiban Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan asesmen terhadap Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika.