Tinjauan yuridis penyelesaian perkara menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik

Abstract

E-litigasi merupakan penyelesaian perkara perdata yang dilakukan secara elektronik dan masih terbilang baru di Indonesia. Pengaturan mengenai e-litigasi sendiri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 8 Agustus 2019. Suatu peraturan tertentu tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya, yang dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini mengatur mengenai elitigasi atau persidangan secara elektronik. Pengaturan mengenai hukum acara perdata harus diatur dengan menggunakan undang-undang yang mana selama ini mengenai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia diatur oleh HIR/Rbg. Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang e-litigasi dapat dipertanyakan pemberlakuannya dalam penyelesaian perkara perdata. Sehingga perumusan masalahnya adalah bagaimana penyelesaian perkara perdata dengan Perma Nomor 1 tahun 2019 ditinjau dari hierarki perundang-undangan?; dan apakah Perma nomor 1 tahun 2019 dapat mengatur tentang penyelesaian perkara perdata? Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini akan menggunkan bahan hukum primer maupun sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan bahan hukum yang terkait. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini merupakan peraturan yang diakui sebagi jenis peraturan perundang-undangan dan bukan suatu undang-undang. Pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini juga mengatur khusus mengenai elektronik dari suatu persidangan, mengingat acara persidangan sendiri telah diatur dengan HIR/RBg, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini berlaku sebagai pelengkap pengaturan hukum acara perdata yang mana pengaturannya belum terdapat dalam HIR/Rbg.