Tinjauan yuridis terhadap badan/pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengalami perubahan sebanyak dua kali melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis. Sumber hukum primer yang menjadi bahan penelitian terdiri dari UU No. 5 Tahun 1986, UU No. 30 Tahun 2014, Putusan MA No. 127/PK/TUN/2009, Putusan MA No. 116/B/2015/PT. TUN.SBY, Putusan MA No. 60/G/2017/PTUN-PLG, Putusan MA No. 75/G/2017/PTUN-BDG serta peraturan lain yang terkait. Sumber hukum sekunder terdiri dari buku, artikel, berita, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, media cetak, serta serta dokumen-dokumen yang berasal dari internet. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa ketentuan eksekusi telah menjamin kepastian hukum, bahwa dengan tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menimbulkan akibat hukum bagi penggugat, bahwa terdiri beberapa penyebab yang menjadi alasan tidak dilaksanakannya putusan pengadilan tata usaha negara.