Perlindungan hukum terhadap hak untuk berserikat dari pengemudi transportasi daring sepeda motor dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia

Abstract

Teknologi Informasi telah membawa banyak hal positif bagi masyarakat, seperti lahirnya transportasi daring sepeda motor. Layanan transportasi umum ini disambut baik oleh masyarakat sebagai konsumen karena berbagai kemudahan yang mereka berikan. Para pengemudi transportasi daring juga menyambut baik hadirnya layanan ini karena membuka banyak kesempatan kerja. Tetapi para pengemudi tersebut bekerja tidak sebagai pekerja dalam suatu hubungan kerja dengan Aplikator, melainkan bekerja sebagai mitra berdasarkan hubungan kemitraan. Ini membuat hak mereka untuk berserikat dan berunding bersama menjadi tidak jelas perlindungannya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Serikat Pekerja. Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98 telah menyatakan hak berserikat dan berunding bersama sebagai hak asasi yang perlu dilindungi, terlepas dari jenis hubungan kerja yang melekat pada pekerja. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, penting untuk mengkaji mengenai bagaimana Indonesia mengatur hak untuk berserikat dan berunding bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan kemitraan para pengemudi dengan aplikator menyebabkan mereka bekerja di luar hubungan kerja sebagai pekerja mandiri. Klasifikasi pekerja berupa pekerja mandiri juga memiliki hak untuk berserikat dan berunding bersama karena merupakan hak asasi, dan sebagai negara anggota ILO yang telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98, Indonesia seharusnya melindungi hak untuk berserikat dan berunding bersama bagi pekerja mandiri. Peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai ketenagakerjaan belum sepenuhnya sejalan dengan kedua konvensi tersebut. Perlu pengaturan lebih lanjut terkait dengan hak berserikat dan berunding bersama bagi pekerja mandiri di Indonesia.