Analisis perjanjian sewa-menyewa 'Alamat' virtual office berdasarkan hukum perdata Indonesia

Abstract

Tranksasi bisnis yang sering dilakukan oleh masyarakat dan kemajuan perkembangan ide dan teknologi menjadi salah satu faktor munculnya berbagai macam perjanjian yang baru. Transaksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, dan dalam dunia bisnis, salah satu kebutuhan yang terutama yaitu kantor atau tempat kerja. Muncul suatu solusi atas kantor yang bernama Virtual Office, yang dimana Virtual Office menyediakan „alamat? kantor untuk disewakan. Penyewa „alamat? Virtual Office dapat mempergunakan „alamat? tersebut untuk menjadi alamat bisnisnya. Melalui perjanjian sewa-menyewa „alamat? Virtual Office, penyewa akan berjanji untuk membayarkan sejumlah uang setelah mempergunakan „alamat? tersebut dalam waktu tertentu. Namun, perjanjian yang baru ini belum dapat diketahui keabsahannya. Dalam perjanjian sewa-menyewa „alamat? Virtual Office tersebut yang merupakan objek adalah „alamat?. Sementara menurut hukumnya, perjanjian sewa-menyewa ini harus tunduk pada Buku Ketiga Tentang Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga menimbulkan permasalahan bagaimana perjanjian sewa-menyewa „alamat? Virtual Office dipandang dari Hukum Perdata Indonesia.