Usulan penghapusan desa yang terkena dampak bencana lumpur Sidoarjo terkait dengan pengaturan penghapusan desa di dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

Abstract

Bencana Lumpur Sidoarjo berdampak terhadap desa-desa di sekitarnya. Wilayah desa yang tenggelam menyebabkan masyarakatnya harus berpindah dan dirugikan secara ekonomi, sosial, kesehatan dan politik. Selain itu, pemerintah desa yang terdampak lumpur sudah tidak berfungsi lagi. Oleh karena itu, terdapat adanya usulan penghapusan desa yang terdampak bencana Lumpur Sidoarjo. Bencana lumpur Sidoarjo yang merupakan bencana non alam tidak termasuk ke dalam syarat penghapusan desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, padahal unsur-unsur adanya desa sudah tidak terpenuhi. Oleh karena itu perlu ada penambahan syarat penghapusan desa yang diakibatkan tidak terpenuhinya unsur desa. Di dalam proses penghapusan desa, walaupun merupakan wewenang dari pemerintah pusat, pemerintah desa tetap harus berperan di dalamnya yaitu dalam bentuk musyawarah desa karena pada dasarnya desa memiliki otonomi. Musyawarah ini harus menjadi pertimbangan yang kuat bagi pemerintah pusat agar penghapusan desa tidak merugikan warga. Adanya penghapusan desa oleh pemerintah pusat pun harus dituangkan produk hukum yaitu dalam bentuk undangundang.