Rancangan penggajian karyawan di Bengkel HM Bandung

Abstract

Sumber Daya Manusia mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Salah satu upaya perusahaan dalam mempertahankan sumber daya manusia adalah dengan merancang kompensasi. Pada penelitian ini, akan dilakukan penentuan gaji pokok dengan metode poin faktor. Tahap pertama dalam metode ini adalah melakukan analisis jabatan dan evaluasi jabatan dengan menentukan faktor serta turunan faktor sehingga penulis dapat menentukan nilai dari masing-masing jabatan. Penentuan Sruktur dan Skala Upah menggunakan metode poin faktor mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan memperbaiki struktur gaji di Bengkel HM Bandung dengan memperhatikan keadilan bagi karyawan. Untuk menjamin keadilan, penulis menggunakan evaluasi jabatan sebagai standar yang digunakan untuk pemberian gaji. Objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah Bengkel HM Bandung yang terletak di kawasan Bandung Timur. Aktivitas utama pada Bengkel in adalah penjualan sparepart dan layanan jasa servis pada motor. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Jenis penelitian berupa deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Hasil dari analisis dan evaluasi jabatan didapatkan batas upah minimum, batas upah maksimum, dan nilai tengah. Ketiga hasil tersebut menjadi patokan dalam menentukan struktur dan skala upah bulanan karyawan menggunakan metode poin faktor. Saran yang diajukan penulis untuk Bengkel HM Bandung adalah komponen gaji yaitu komponen tetap dan variabel. Komponen tetap terdiri dari gaji pokok dan tunjangan masa kerja serta komponen variabel terdiri dari uang lembur, uang makan, dan uang transport. Selain itu, penulis mengusulkan agar adanya perubahan sistem jam kerja (shift) sehingga sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.