Abstract:
Indonesia adalah Negara Hukum yang tujuan negaranya tertuang jelas dalam
Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dsar 1945 yakni untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk
melaksanakan tujuan negara tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai Peraturan
Perundang-Undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakarejaan. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan untuk
melaksanakan aturan yang ada dalam Undang-undang tersebut dalam menjalankan
usahanya. Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan yakni mengenai masalah Pekerja Anak. Pasal 68 Undang-
Undang Ketenagakerjaan dengan tegas menyatakan bahwa Pengusaha dilarang
mempekerjakan Anak. Namun terdapat pengecualian dalam Pasal 69 Undang-Undang
Ketenagakerjaan bagi anak berusia 13 sampai 15 Tahun selama melakukan pekerjaan
ringan dan tidak menggangu perkembangan mental, fisik dan sosial anak. Oleh karena itu
Peneliti terdorong untuk mengetahui apakah Perusahaan telah menegakan Undang-Undang
Ketenagakerjaan tersebut dalam menjalankan usahanya. Penelitian ini dilakukan di Desa
Gufasa dan Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, yang
memiliki jumlah pekerja anak terbanyak.
Penelitian ini diselenggarakan dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Hal ini
dikarenakan peneliti ingin meneliti pelaksanaan dan penegakan hukum dari peraturan ini.
Penelitian hukum yang hendak menelaah penegakan hukum suatu Peraturan Perundang-
Undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara
realitas hukum dengan ideal hukum.
Berdasarkan pada Latar Belakang dan metode penelitian, peneliti penyimpulkan
bahwa tidak ada satu perusahaanpun yang ada di Desa Gufasa dan Desa Hatebicara,
Kecamatan Jailolo tersebut yang melaksanakan aturan yang ada dalam Undang-undang
Ketenagakerjaan, terkhususnya mengenai masalah pekerja anak. Hal ini disebabkan bahwa baik perusahaan maupun pekerja anak tersebut tidak mengetahui hak dan kewajiban yang
diberika Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut kepadanya
