Abstract:
Sektor pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penerimaan negara. Hal tersebut untuk pembiayaan pembangunan negara. Salah satu penerimaan pajak yang terbesar adalah melewati sektor perdagangan yang berada di daerah Pabean.
Dengan pesatnya perkembangan teknologi menghasilkan suatu produk yang dihasilkan yaitu adanya benda virtual atau virtual property. Virtual property seringkali ditemukan dalam permainan yang dimainkan di komputer maupun gadget yang tersambung dengan koneksi internet atau biasa disebut sebagai game online yang di ciptakan oleh penyedia jasa game online. Adanya rasa kepuasan untuk meningkatkan kemampuan dan status sosial para pemain game online dalam memiliki virtual property dalam game online membuat adanya unsur nilai didalamnya, sehingga muncul fenomena baru yaitu adanya perdagangan virtual property dalam game online yang dilakukan antar sesama pemain dalam setiap game online. Dalam prakteknya kegiatan perdagangan umumnya harus dikenakan pajak didalamnya, pajak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dikuatkan dengan wawancara dengan pihak Direktorat Jendral Pajak sebagai data pendukung yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengkategorian virtual property dalam game online sebagai objek pajak pertambahan nilai, serta apa saja kendala – kendala dalam penarikan pajak pertambahan nilai di dalamnya, dan apa saja penanganan yang efektif sehingga dapat secara efektif dilakukan penarikan pajak pertambahan nilai pada perdagangan virtual property dalam game online.
