Pemulangan sukarela dan prinsip non-refoulement dalam hukum pengungsi di Indonesia

Abstract

Ketidakikutsertaan Indonesia pada hukum pengungsi internasional yang

tercermin dalam Konvensi Pengungsi 1951 beserta Protokol 1967

sebagai peraturan yang komprehensif dalam memberikan perlindungan

bagi pengungsi, berdampak pada penanganan pengungsi di tataran

nasional. Dalam menangani permasalahan arus pengungsi dari luar

negeri yang datang ke wilayah Indonesia, saat ini Pemerintah

Indonesia hanya mengandalkan peraturan domestik semata. Pemerintah

Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai satu-satunya

peraturan domestik dalam menangani pengungsi luar negeri yang berada

di wilayah Indonesia. Akan tetapi, Peraturan Presiden ini memiliki

aturan yang memungkinkan pemerintah untuk mengembalikan atau

memulangkan pengungsi ke negara asal mereka melalui aturan

Pemulangan Sukarela. Aturan tersebut dalam praktiknya dikhawatirkan

memiliki potensi untuk melanggar keberlakuan Prinsip Non-Refoulement

dalam Konvensi Pengungsi 1951 sebagai prinsip hukum umum yang

didasarkan pada unsur kemanusiaan yang telah diterima oleh negara-

negara internasional sebagai hukum kebiasaan internasional, bahkan

jus cogens.