Peran pejabat pembuat akta tanah dalam peralihan hak atas tanah

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria memberikan batasan mengenai hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh orang asing, terutama mengenai tanah dengan status hak milik. Pasal 21 ayat (1) UUPA mengatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hak milik. Namun dalam praktiknya, marak ditemukan penguasaan hak milik atas tanah oleh orang asing melalui perjanjian nominee seperti dalam kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan MA Nomor 3403 K/Pdt/2016 antara Karpika Wati melawan Alain Maurice Pons. Perjanjian nominee adalah perjanjian yang menggunakan kuasa yaitu perjanjian yang menggunakan nama WNI dan pihak WNI menyerahkan surat kuasa kepada orang asing untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dimilikinya. Perjanjian nominee sering juga disebut dengan istilah perwakilan atau pinjam nama. Pembuatan perjanjian nominee tersebut tidak terlepas dari peran seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT karena secara tidak langsung terdapat suatu peralihan hak atas tanah dari WNI kepada orang asing. Latar belakang di atas melahirkan pertanyaan hukum untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran PPAT dan kewenangannya untuk mencegah terjadinya perjanjian nominee dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti menggunakan bahan pustaka yang lebih menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk memberikan pemaparan analisis mengenai objek penelitian disertai dengan pemberian solusi.