Perlindungan hukum atas hak politik bagi penyandang disabilitas mental di Indonesia

Abstract

Setiap individu memiliki HAM yang harus dipenuhi dan tidak ada yang boleh mengurangi atau menghapuskan. Sama halnya dengan penyandang disabilitas fisik dan/atau mental, meskipun terdapat hambatan dalam fungsi fisik dan mentalnya tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hak mereka juga dibatasi. Dengan keadaan seperti itu maka penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental berhak mendapatkan perlindungan secara khusus oleh pemerintah dalam hal pemenuhan hak-haknya, terutama dalam hak politik yaitu hak memilih dalam Pemilu. Semua penyandang disabilitas mental tidak bisa disamaratakan memiliki kemampuan berpikir yang sama. Bahwa pada dasarnya penyandang disabilitas mental memiliki tingkatan atau derajatnya masing-masing, dari yang terendah hingga tertinggi. Oleh karena itu masih terdapat penyandang disabilitas mental yang dapat menggunakan hak memilihnya dalam Pemilu dan hak tersebut perlu dilindungi dan dijaga lebih khusus oleh pihak pemerintah ataupun KPU.