Tinjauan kewenangan praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014

Abstract

Penulisan hukum ini bertujuan untuk memaparkan mengenai pemeriksaan alat bukti pada praperadilan tentang sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, setelah dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menjadi objek yang dapat dimintakan praperadilan. Pada dasarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan mengenai penetapan tersangka, akan tetapi penetapan tersangka sebagai mana Pasal 1 angka 2 KUHAP merupakan bagian dari penyidikan. Dalam menetapkan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan. Frasa “bukti permulaan”, “bukti yang cukup” dan “bukti permulaan yang cukup” dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 hatus dimaknai 2 (dua) alat bukti. Sah atau tidak sahnya penetapan tersangka dalam praperadilan menimbulkan permasalahan sejauh mana pemeriksaan alat bukti praperadilan mengenai sah atau tidak sahnya penetapan tersangka apakah sekedar kuantitas atau kualitas dari alat bukti yang diperoleh penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Apabila telah memeriksa kualitas apa yang membedakan antara memeriksa alat bukti dalam praperadilan untuk menetapkan sah atau tidak sahnya penetapa tersangka dengan pemeriksaan dalam pokok perkara untuk menetapkan seseorang bersalah melakukan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu meneliti dengan mengunakan bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Sumber hukum primer yaitu KUHAP, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pembertasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan lainnya. Sumber hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal serta website dari yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa pemeriksaan praperadilan mengenai penetapan tersangka diperlukan memeriksa kualitas dari alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Pemeriksaan alat bukti dalam praperadilan untuk menyatakan sah atau tidak sahnya penetapan tersangka dengan pemeriksaan alat bukti pada pokok perkara untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana memiliki perbedaan.