Usulan kebijakan pengganti kantong plastik pada pasar swalayan berdasarkan preferensi konsumen dengan Metode Choice-Based Conjoint

Abstract

Wacana Pemerintah Daerah Jakarta untuk melakukan pelarangan kantong plastik menimbulkan polemik di masyarakat. Pemerintah merasa perlu menetapkan regulasi untuk mengurangi sampah plastik, di sisi lain pengusaha ritel merasa dirugikan karena regulasi tersebut tidak memberi solusi mengenai pengganti dari kantong plastik itu sendiri. Maka dari itu dirasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai preferensi konsumen agar diketahui dampak dari peraturan tersebut, baik keefektivan dari kebijakan dari segi dampak lingkungan maupun dari segi potensi kerugian ritel. Choice based-conjoint merupakan metode yang dapat digunakan untuk melihat preferensi konsumen dalam memilih alternatif secara lebih realistis dan bisa digunakan untuk membandingkan alternatif dengan atribut spesifik. Digunakan juga Market Simulator untuk melihat share of preference, sehingga dapat menggambarkan kurva permintaan dari masing-masing alternatif wadah belanja, serta mengestimasi pembeli potensial dari pasar swalayan yang berpotensi beralih ke belanja online atau pasar tradisional. Pemodelan sistem yang terkait dengan kebijakan pelarangan kantong plastik digambarkan dengan influence diagram dan dilakukan simulasi untuk mengestimasi dampak dari kemungkinan kebijakan yang diterapkan. Didapatkan bahwa tas reusable non-woven, dan foldable reusable bag merupakan jenis wadah belanja yang paling diminati untuk yang bersifat reusable, sedangkan untuk jenis wadah belanja yang disediakan yang paling diminati adalah plastik bio-degradable. Kardus juga menjadi jenis wadah belanja yang diminati khusus untuk pengguna mobil. Sebagai usulan kebijakan bila pelarangan kantong plastik diberlakukan yaitu ritel menyediakan plastik ramah lingkungan dan kardus serta pemberian pajak terhadap penggunaan plastik ramah lingkungan tersebut sebesar 600 rupiah. Hal ini berdasarkan pertimbangan efektivitas kebijakan dan potensi dampak kerugian yang tidak melebihi dua persen dari expected revenue. Selain itu, masih ada faktor-faktor penting lain yang diluar pada model sistem kebijakan ini yang dapat dipertimbangkan karena mempengaruhi efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengurangi dampak lingkungan.