Abstract:
Wacana Pemerintah Daerah Jakarta untuk melakukan pelarangan kantong
plastik menimbulkan polemik di masyarakat. Pemerintah merasa perlu menetapkan
regulasi untuk mengurangi sampah plastik, di sisi lain pengusaha ritel merasa dirugikan
karena regulasi tersebut tidak memberi solusi mengenai pengganti dari kantong plastik
itu sendiri. Maka dari itu dirasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai preferensi
konsumen agar diketahui dampak dari peraturan tersebut, baik keefektivan dari kebijakan
dari segi dampak lingkungan maupun dari segi potensi kerugian ritel.
Choice based-conjoint merupakan metode yang dapat digunakan untuk melihat
preferensi konsumen dalam memilih alternatif secara lebih realistis dan bisa digunakan
untuk membandingkan alternatif dengan atribut spesifik. Digunakan juga Market
Simulator untuk melihat share of preference, sehingga dapat menggambarkan kurva
permintaan dari masing-masing alternatif wadah belanja, serta mengestimasi pembeli
potensial dari pasar swalayan yang berpotensi beralih ke belanja online atau pasar
tradisional. Pemodelan sistem yang terkait dengan kebijakan pelarangan kantong plastik
digambarkan dengan influence diagram dan dilakukan simulasi untuk mengestimasi
dampak dari kemungkinan kebijakan yang diterapkan.
Didapatkan bahwa tas reusable non-woven, dan foldable reusable bag
merupakan jenis wadah belanja yang paling diminati untuk yang bersifat reusable,
sedangkan untuk jenis wadah belanja yang disediakan yang paling diminati adalah
plastik bio-degradable. Kardus juga menjadi jenis wadah belanja yang diminati khusus
untuk pengguna mobil. Sebagai usulan kebijakan bila pelarangan kantong plastik
diberlakukan yaitu ritel menyediakan plastik ramah lingkungan dan kardus serta
pemberian pajak terhadap penggunaan plastik ramah lingkungan tersebut sebesar 600
rupiah. Hal ini berdasarkan pertimbangan efektivitas kebijakan dan potensi dampak
kerugian yang tidak melebihi dua persen dari expected revenue. Selain itu, masih ada
faktor-faktor penting lain yang diluar pada model sistem kebijakan ini yang dapat
dipertimbangkan karena mempengaruhi efektivitas kebijakan pemerintah dalam
mengurangi dampak lingkungan.
