Abstract:
Pada tahun 1995 Monsanto mengimpor 100 gram bibit kapas yang
mengandung MON531-Bt Gene ke India tanpa ada persetujuan dari The Genetic
Engineering Appraisal Committee (GEAC). Walaupun tidak ada persetujuan dari
Komite Penilai Rekayasa Genetik, Monsanto melalui Review Committee of
Genetic Manipulation (RCGM) yang berada dibawah Departemen Bioteknologi,
meminta izin untuk mengimpor bibit tersebut. Hal yang menjadi permasalahan
adalah Departemen Bioteknologi ataupun RCGM tidak memiliki kewenangan
untuk memberikan izin terhadap impor bibit tersebut. Tanpa adanya izin dari
GEAC, Monsanto secara nyata telah menyelundupkan zat rekayasa genetik ke
India. Sejak masuknya Monsanto ke India pada tahun 1997, harga bibit kapas
telah naik sebesar 80.000%, yang sebelumnya hanya berkisar 5-9 Rupee per
kilogram menjadi 3200 Rupee per kilogram. Disebabkan oleh harga bibit yang
mahal, sebanyak 200.000 petani india terjebak dalam hutang dan kegagalan
panen, membuat mereka tidak memiliki pemasukan yang cukup dan akhirnya
melakukan bunuh diri. Setidaknya ditemukan fakta bahwa sebesar 84% dari aksi
bunuh diri tersebut disebabkan oleh Monsanto. Melihat India sebagai negara
penghasil tekstil terbesar, hal ini merupakan ancaman bagi India dan bagi delapan
juta penduduk India yang berprofesi sebagai petani kapas. Hal tersebut merupakan
ancaman, baik secara ekonomi maupun secara sosial bagi India. Oleh karena itu
India telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menangani hal tersebut.
Dalam menganalisa permasalahan yang ada, penulis akan menggunakan
konsep kepentingan nasional dan sekuritisasi isu untuk menganalisis langkah yang
diambil pemerintah India dalam menjadikan isu yang ada menjadi isu keamanan.
Setelah itu, penulis akan menggunakan hukum internasional yang mengatur bibit
rekayasa genetik dan penyebarannya dalam menganalisa tindakan yang dilakukan
oleh pemerintah India sudah sesuai dengan hukum internasional yang ada atau
belum. Selanjutnya, penulis akan menggunakan teori nasionalisme ekonomi
melalui indikator yang ada untuk melihat apakah pemerintah India telah
melakukan nasionalisme ekonomi beserta tingkat nasionalisme ekonomi yang
dilakukan.
