Abstract:
Sengketa Laut Cina Selatan antara Filipina dan Tiongkok diawali ketika Tiongkok mengklaim beberapa pulau berdasarkan hak histortisnya yang berada di dalam Zona Ekonomi Ekslusif Filipina yang dipercaya telah melanggar perjanjian UNCLOS. Sehingga dengan adanya sengketa tersebut, Filipina menggunakan jasa sebuah organisasi internasional yang bernama Permanent Court of Arbitration untuk membantu kedua pihak tersebut menemukan resolusi dalam sengketa di Laut Cina Selatan. Penelitian ini menggunakan Teori Liberalisme Institusionalisme serta konsep Alternative Dispute Resolution Arbitration dalam menganalisis dampak yang diberikan oleh hasil putusan Permanent Court of Arbitration terhadap hubungan Filipina dan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Penulisan penelitian dengan metode kualitatif ini merupakan penelitian berbasis dokumen dengan menggunakan teknik studi pustaka untuk menjawab pertanyaan penelitian ―Bagaimana dampak hasil putusan akhir dari Permanent Court of Arbitration dalam sidang sengketa terhadap hubungan Tiongkok dan Filipina di Laut Cina Selatan?‖. Penulis menemukan bahwa dalam hal ini, hasil putusan dari Permanent Court of Arbitration memberikan dampak yang baik untuk hubungan Filipina dan Tiongkok di Laut Cina Selatan, dimana 3 bulan setelah hasil putusan tersebut keluar, Filipina dan Tiongkok membuat sebuah kerja sama yang bernama Bilateral consultative mechanism, dimana sebelum hasil putusan oleh Permanent Court of Arbitration keluar, tidak ada usaha dari kedua negara untuk bekerjasama secara bilateral untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan tersebut.
