Governansi kolaboratif dalam pengembangan sistem penyediaan air minum Regional Bandung Raya Wilayah Selatan

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya indikasi permasalahan dalam perumusan kesepakatan kolaborasi yang disebabkan oleh ketidakpercayaan beberapa stakeholders dalam penentuan tarif awal penyediaan air bersih yang menyebabkan keterlambatan pembangunan SPAM Regional Wilayah Bandung Selatan. Berdasarkan observasi awal diketahui bahwa pengembangan SPAM Regional Bandung Raya Selatan mengalami keterlambatan karena adanya masalah dalam proses kolaborasi terutama dalam perumusan kesepakan untuk kolaborasi Penelitian ini membahas kolaborasi melalui teori proses kolaborasi yang dikemukakan oleh Thomson dan Perry. Terdapat 5 dimensi dari proses kolaborasi yang dikaji dalam penelitian ini, diantaranya adalah dimensi 1) tata kelola, 2) administrasi, 3) otonomi organisasi, 4) mutualitas, dan 5) kepercayaan. Selain itu juga penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana aspek pendukung seperti kepercayaan, komitmen, legitimasi, dan perencanaan yang baik serta dalam kolaborasi ini pula memiliki faktor penghambat seperti perbedaan visi dan misi, sumberdaya, dan budaya dari sebuah proses kolaborasi Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan strategi penelitian studi kasus dengan tipe deskriptif. dimana data dikumpulkan dengan cara penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam, dan penelitian kepustakaan melalui studi dokumentasi. Peneliti dalam menyajikan analisis masalah menggunakan acuan dari Miles dan Huberman yaitu teknik reduksi data, display data dan verifikasi data. Dalam menjelaskan pembahasan peneliti menggunakan analisis realis-kritis dengan pengujian kualitas data kualitatif berdasarkan Vincent A. Anfara dengan 7 strategi pengujian Prolonged Engagement, Triangulation, Peer Debriefing, Member Checks, External Audit, Negative Case Analysis, Thick Description Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan 1) belum adanya sangsi yang tegas ketika pihak kolaborator melanggar perjanjian 2) tidak terdapat pula sangsi jika kolaborator tidak menjalankan pengembangan SPAM Regional Bandung Raya Selatan sesuai jadwal yang ditetapkan, 3) belum adanya pemantauan dari masingmasing pihak secara langsung. Hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa aspek yang menghambat terjadinya kolaborasi ini yaitu perbedaan Sumber Daya Manusia, ketidakpercayaan, dan beban target yang tidak sesuai.