Collaborative Governance dalam mencapai Program Wajib Belajar di Kecamatan Cidadap

Abstract

Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh para stakeholders dalam mewujudkan program wajib belajar di Kecamatan Cidadap. Teori yang digunakan adalah collaborative governance dari Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh, yang mengemukakan tiga komponen interaktif, yaitu : (1) Keterlibatan berprinsip, (2) Motivasi bersama, dan (3) Kapasitas untuk aksi bersama. Ketiga komponen tersebut untuk melihat dinamika yang dimiliki oleh setiap stakeholders dalam mencapai program wajib belajar di Kecamatan Cidadap. Metode yang diterapkan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitianya adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan pemerintah, sekolah, CSO, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan setidaknya ada dua hal. Pertama, angka putus sekolah di Kecamatan Cidadap meningkat dalam dua tahun terakhir sejak tahun 2016-2017. Kedua, peneliti menemukan ada tiga bentuk kolaborasi yang stakeholders pendidikan lakukan dalam mewujudkan program wajib belajar. Kolaborasi yang pertama berkaitan dengan pembuatan Kartu Indonesia Pintar untuk pendidikan formal, yang berdampak adanya 119 anak memiliki KIP. Kolaborasi yang kedua berkaitan dalam hal pendidikan informal atau pendidikan kesetaraan bagi anak-anak yang putus sekolah, yang terdapat 78 anak yang mengikuti program kesetaraan. Kolaborasi yang ketiga terkait pendidikan nonformal yang disediadakan oleh pemerintah, yang menghasilkan 35 anak yang mengikuti pelatihan tersebut. Stakeholders yang terlibat dalam kolaborasi tersebut adalah Pemerintah Kota Bandung, PKBM Al-Latif, SMPN 52 Bandung, dan Forum Peduli Anak Cidadap.