Penerapan tax review terhadap PPh dan PPn untuk menilai kepatuhan CV. SMT Terkait pemenuhan kewajiban perpajakan

Abstract

Pajak menjadi suatu komponen yang penting dan bermanfaat dalam pembangunan suatu negara. Pajak memiliki peraturan yang seringkali berubah-ubah serta memiliki sifat yang dapat dipaksakan sehingga Wajib Pajak harus patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu isu kompleks dalam dunia perpajakan. Cukup banyak di antara Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak memicu pemerintah untuk menerapkan strategi dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak. Self assessment system digunakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Self assessment system memberikan wewenang sepenuhnya bagi Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan sendiri sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Bagi pemerintah, sistem ini diterapkan dengan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka akan berakibat terjadinya berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah di kemudian hari. Oleh karena itu, tax review perlu diterapkan di perusahaan untuk meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi di kemudian hari. Tax review merupakan langkah awal bagi Wajib Pajak yang dapat dilakukan sebelum terjadinya pemeriksaan pajak. Terdapat langkah proses yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu melakukan tax review terhadap kelengkapan dokumen perusahaan seperti Bukti Potong, Faktur Pajak maupun Surat Pemberitahuan, Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan di perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif. Dalam melakukan penelitian, data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui penelitian lapangan yaitu wawancara dengan pihak terkait di perusahaan dan observasi serta studi kepustakaan. Data primer yang digunakan ialah informasi dari pihak terkait di perusahaan, laporan tahunan serta arsip dan dokumen perusahaan. Untuk data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah artikel, koran, internet serta buku-buku perpajakan. Berdasarkan hasil tax review yang telah dilakukan, perusahaan tidak dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak patuh karena perusahaan melakukan keterlambatan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, perusahaan mempunyai tunggakan pajak terkait penghasilan yang diberikan kepada subkontraktor dimana perusahaan seharusnya melakukan kewajiban penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) tetapi perusahaan tidak melakukan kewajiban tersebut serta laporan keuangan yang dibuat perusahaan tidak diaudit oleh Akuntan Publik. Walaupun dalam memenuhi kriteria Wajib Pajak patuh lainnya, perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku yakni perusahaan tergolong tidak pernah dipidana atau dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan untuk lebih memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku dan melakukan tax review untuk meminimalisir kesalahan dan praktik-praktik yang mungkin dilakukan oleh aparat pajak di kemudian hari.