Pengaruh opini dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah : studi kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2013-2017

Abstract

Adanya kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri (Otonomi daerah), membuat pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang lebih terhadap kesejahteraan daerahnya. Kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah juga mencakup kebebasan untuk mengatur dan mengelola dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun mengingat begitu pentingnya pengelolaan keuangan bagi suatu negara, maka pemerintah pusat mengeluarkan standarstandar terkait dengan pelaporan keuangan. Selanjutnya untuk menjaga konsistensi pemerintah daerah dalam melakukan pelaporan maka dibentuklah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaporan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini dan temuan sebagai hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Populasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah di Jawa Barat yang terdiri dari 28 pemerintah daerah. Lalu dari populasi tersebut dipilih secara purposive sampling untuk didapatkan sample bagi penelitian ini dan didapatkan 6 pemerintah daerah sebagai sample yaitu Kota Bandung, Bogor, Cimahi, Cirebon, Tasikmalaya, dan Depok. Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini dan temuan audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur berdasarkan rasio efektifitas. Namun, opini dan temuan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan jika diukur dengan rasio efisinesi dan kemandirian.