Usulan perbaikan pelayanan Klinik Pratama Medika Antapani 1 berdasarkan metode Improvement Gap Analysis

Abstract

Klinik Pratama Medika Antapani 1 merupakan salah satu klinik pratama yang beroperasi di kota Bandung yang berdiri dibawah PT. Medika Antapani yang berfokus dalam jasa bisnis pelayanan kesehatan, klinik ini berdiri pada tahun 2015. Klinik Pratama Medika Antapani 1 mencakupi layanan konsultasi umum, layanan gigi umum, layanan khusus ibu dan anak, tindakan unit gawat darurat, dan layanan instalasi farmasi. Klinik ini merupakan salah satu klinik rujukan yang dapat dikunjungi oleh masyarakat kota Bandung yang khususnya berdomisili di daerah Antapani dan sekitarnya yang mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS. Klinik ini melayani peserta BPJS PPK-1 atau fasilitas kesehatan tingkat pertama Namun, ternyata masih terdapat beberapa keluhan mengenai pelayanan yang diberikan, seperti obat-obatan yang tidak lengkap, fasilitas ruang tunggu yang tidak nyaman, dan lainnya. Dengan meningkatkan kualitas layanan di Klinik Pratama Medika Antapani 1, diharapkan akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap Klinik Pratama Medika Antapani 1 sebagai salah satu pilihan klinik pratama di daerah sekitarnya. Improvement Gap Analysis (IGA) merupakan metode evaluasi kualitas layanan dengan pendekatan kuadran yang mengevaluasi performansi atribut berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan pada saat atribut memiliki performansi yang baik dan sebaliknya. Atribut penelitian diperoleh dari hasil studi literatur, yang kemudian disusun menjadi kuesioner untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Berdasarkan pengolahan data dengan metode IGA, terdapat 6 atribut yang menjadi prioritas perbaikan dan akan diberikan usulan perbaikan. Usulan perbaikan yang diberikan antara lain menambah stok obat-obatan yang tersedia di fasilitas farmasi, penambahan personel petugas kebersihan, desain dan pembuatan ruang tunggu bagian luar yang lebih bagus dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan serta fasilitas pendukung, pemberian surat peringatan dengan hukuman yang bervariasi, penambahan pos di bagian pendaftaran, dan pengkajian ulang birokrasi dan proses yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan.