Tinjauan atas kebijakan akuntansi dan perpajakan PT. SPM

Abstract

Dalam APBN terdapat berbagai macam penerimaan negara yang diperoleh Pemerintah, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Penerimaan tersebut digunakan oleh Pemerintah untuk tujuan pembangunan nasional. Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh negara Indonesia saat ini adalah menggunakan Self Assesment System yang berarti masyarakat diberi kewenangan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Perusahaan akan berusaha mencari cara agar dapat mengefisiensikan besarnya beban pajak yang harus dibayar sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang optimal. Salah satu caranya adalah dengan membebankan biaya yang diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan sebagai pengurang laba perusahaan untuk menurunkan beban pajak. Maka perusahaan perlu menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku saat ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, artinya metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, memahami, dan menyusun data perusahaan agar mendapatkan gambaran yang cukup jelas mengenai objek penelitian yang akan diteliti di perusahaan tersebut. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan melakukan wawancara kepada salah satu staf PT SPM dan memperoleh data lainnya dari PT SPM. PT SPM belum melakukan koreksi fiskal sehingga masih ditemukan adanya akun-akun yang harus dikoreksi oleh PT SPM yaitu dalam biaya operasi usaha perusahaan yang tidak bisa menjadi beban bagi perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam biaya operasi usaha tersebut terdapat potensi pajak terutang bagi PT SPM. PT SPM sebaiknya melakukan koreksi fiskal dan pembetulan SPT agar tidak terkena sanksi administrasi yang harus dibayar sebesar Rp 85.195.625