Tax review atas PPh dan PPN untuk meminimalkan sanksi perpajakan : studi kasus pada PT. X

Abstract

Penerimaan negara paling utama berasal dari sektor pajak, pajak sendiri berperan bagi pembangunan dan perekonomian nasional di Indonesia. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah sistem self assessment, yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan terkait pajak yang terutang. Penerimaan pajak yang berasal dari Wajib pajak Badan masih sedikit karena rendahnya tingkat kesadaran yang dimiliki atas kewajiban perpajakan. Keterlambatan dan kesalahan yang terjadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan memicu timbulnya sanksi dan denda bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan tax review terkait pajak untuk meminimalkan sanksi perpajakan yang akan dibebankan bagi perusahaan. Tax review merupakan langkah evaluasi atas kewajiban perpajakan yang dilakukan perusahaan untuk meminimalksan sanksi pajak bagi perusahaan. Dalam melakukan tax review bagi PT X, penulis menentukan ruang lingkup pajak yaitu Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2016. Selain itu penulis memeriksa kelengkapan data perusahaan, memeriksa terkait perhitungan pajak terutang, kewajiban penyetoran pajak, dan kewajiban pelaporan pajak. Penulis membandingkan kewajiban perpajakan PT X dengan Undang-Undang perpajakan terbaru dan melakukan penilaian atas kewajiban perpajakan yang telah dilaksankan oleh perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai objek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan dan kemudian membuat kesimpulan atas penelitian tersebut. Data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh seperti gambaran umum perusahaan dan pelaporan pajak terkait PPh dan PPN. Selain itu, penulis memperoleh data sekunder meliputi faktur pajak, SPT Masa PPN dan Surat Setoran Pajak PPN, SPT Masa PPh, Bukti Potong dan Surat Setoran Pajak, laporan keuangan, sejarah perusahaan dan sumber lainnya. Berdasarkan hasil tax review, maka dapat disimpulkan bahwa PT X masih belum baik dalam menjalankan kewajiban perpajakan terkait Pajak Penghasilan karena kesalahan perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas penggunaan tarif yang berbeda-beda, PPh Pasal 23 terdapat penggunaan tarif yang sama terhadap pihak ketiga yang tidak memiliki NPWP dan Pajak Pertambahan Nilai karena terdapat kenaikan nilai yang dilaporkan sebelumnya sehingga menunjukkan PPN Kurang Bayar. PT X sudah dikenakan sanksi karena terlambat melakukan penyetoran dan pelaporan atas PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23 dan akan dikenakan sanksi terkait kesalahan perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 23 dan pembetulan atas Pajak Pertambahan Nilai yang menunjukkan nilai Kurang Bayar. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat memperhatikan kewajiban perpajakannya agar sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sebaiknya perusahaan melakukan tax review secara rutin untuk meminimalisir sanksi perpajakan yang mungkin timbul di masa yang akan datang.