Tata kelola belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan Good Governance

Abstract

Dalam rangka meningkatkan pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Setiap tahun pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengalokasikan anggaran hibah maupun bantuan sosial. Reformasi dalam akuntansi sektor publik sangat mendesak dilakukan sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik dalam mewujudkan Good Governance. Pengalokasian secara tepat hibah dan bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya untuk memajukan perekonomian daerah dan mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah. Belanja hibah dan bantuan sosial harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Hal ini ditujukan agar, tercipta tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan dana hibah serta ketepatan dalam pengunaan dana bantuan oleh penerima dana bantuan hibah dan bantuan sosial. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terdiri atas pertanggungjawaban politik, hukum dan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan Good Governance merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.