Kerja sama institusi antikorupsi lokal dengan internasional dalam pemberantasan korupsi di Indonesia (2012-2015)

Abstract

Korupsi bukan lagi menjadi permasalahan nasional, melainkan sudah menjadi permasalahan internasional. Korupsi berkembang secara meluas, pesat dan sistematis, termasuk di Indonesia. Korupsi telah memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan di Indonesia, terutama di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum. Berdasarkan teori liberalisme institusional, institusi internasional memiliki peran penting dalam menentukan dan merealisasikan tujuan kolektif. UNODC, sebagai institusi internasional memiliki peran untuk membantu dan bekerja sama dengan Indonesia dalam memberantas korupsi di negaranya melalui Country Programme Indonesia 2012-2015, sebagai wujud dalam merealisasikan tujuan kolektif, memberantas korupsi secara global. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan pertanyaan penelitian, “bagaimana kerja sama institusi antikorupsi lokal dengan internasional dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tahun 2012-2015?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, serta teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah dengan mengidentifikasi dan menginvestigasi praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan pemerintah, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat sipil dan media dalam memberantas korupsi dan mengidentifikasi serta menindak aktivitas pencucian uang dan pemulihan aset. Kerja sama ini menghasilkan peningkatan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, nilai penyelamatan uang negara, partisipasi dan kontribusi masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi, nilai rata-rata Indeks Integritas Nasional (IIN), respon dan kinerja penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dan Indonesia berhasil dijadikan sebagai best practices dalam pemberantasan korupsi oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa.