Respon Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Renewabale Energy Directive (RED) Uni Eropa sebagai hambatan dagang non-tariff terhadap ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia

Abstract

Crude Palm Oil (CPO) merupakan komoditas unggulan Indonesia. Hal tersebut dibuktikan bahwa Indonesia gencar melakukan ekspor ke negara-negara di kawasan Uni Eropa seperti Belanda, Jerman, Spanyol dan Italia. Namun, pada tahun 2010, ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa mengalami hambatan dagang non-tariff, bahwa CPO Indonesia diasumsikan tidak ramah lingkungan dan menjadi penyebab deforestasi sehingga tidak memenuhi standarisasi bahan baku biofuels yang tertuang dalam Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa 2009. Maka, penelitian ini mengambil pertanyaan riset sebagai berikut: “Bagaimana respon pemerintah Indonesia dalam menghadapi RED Uni Eropa sebagai hambatan dagang non-tariff terhadap ekspor CPO Indonesia?” Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan teori Neo- Merkantilisme. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan respon pemerintah Indonesia terhadap RED sebagai hambatan non-tariff Uni Eropa. Penelitian ini menemukan bahwa respon pemerintah Indonesia berupa penetapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan pembentukan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) bersama dengan Malaysia dinilai belum memberikan dampak signifikan untuk menghentikan hambatan dagang non-tariff Uni Eropa. Tak cukup melalui RED, Uni Eropa kemudian menetapkan Europe Parliament Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforest sebagai hambatan dagang non-tariff lainnya untuk menyulitkan CPO Indonesia masuk ke Uni Eropa. Akibatnya, ekspor CPO Indonesia ke Belanda, Jerman, Italia dan Spanyol hingga saat ini terus mengalami fluktuasi.