Perbedaan usaha-usaha diplomasi Indonesia pada masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan (2009-2016)

Abstract

Sengketa laut China Selatan bukan merupakan konflik yang baru saja muncul di dunia internasional. Konflik ini dimulai semenjak abad ke-19 dimana enam negara yaitu China, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, dan Taiwan mengeluarkan klaim bahwa pulau Spratly dan Paracel termasuk dalam wilayahnya. Pulau Spratly dan Paracel terletak di area dekat kawasan Asia Tenggara dimana Indonesia berada. Indonesia, berlandaskan kepentingan nasionalnya sendiri, membantu untuk menyelesaikan sengketa laut China Selatan ini. Penelitian yang berjudul “Perbedaan Usaha-Usaha Diplomasi Indonesia pada Masa Susilo Bambang Yudhoyono dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan (2009-2016)” ini berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu “Apa perbedaan usaha-usaha diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia pada masa kepresidenanan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam penyelesaian sengketa laut China Selatan?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana perbedaan yang terjadi terhadap penanganan aksi-aksi diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap konflik Laut China Selatan pada periode kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Peneliti menemukan bahwa kedua Presiden memiliki cara pandang yang berbeda dalam menentukan kepentingan nasional yang harus dipenuhi lewat kebijakan luar negerinya. Susilo Bambang Yudhoyono lebih mementingkan untuk menaikkan derajat Indonesia di dunia internasional dan salah satunya adalah dengan berdiplomasi. Joko Widodo memprioritaskan penguatan domestik melalui diplomasi. Dengan kedua pandangan ini, intensitas diplomasi Indonesia untuk membantu penyelesaian sengketa Laut China Selatan pun berbeda.