Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi dampak ekspansi UBER

Abstract

Perusahaan multinasional umumnya melakukan ekspansi internasional untuk melakukan praktek bisnisnya di berbagai negara dan bersaing dengan sehat bersama aktor-aktor lain dalam pasar, serta memberikan manfaat yang positif bagi industri tempat ia bersaing. Namun ketika UBER melakukan ekspansi ke Indonesia, dampak yang ditimbulkan pada industri dan pemerintah justru buruk dan disruptif. Perusahaan taksi konvensional kalah telak bersaing dengan UBER dan pemerintah kebingungan mengatur UBER karena teknologinya yang sangat canggih dan model bisnis baru, serta inovasi yang disruptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi dampak ekspansi UBER di Indonesia terhadap industri taksi di Indonesia. Melalui Kementerian Perhubungan, Pemerintah berupaya menerapkan regulasi pada UBER dengan membuat tiga versi peraturan, yaitu Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Peraturan Menteri No. 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, dan Peraturan Menteri No. 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan bersifat kualitatif. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Dampak Ekspansi UBER?” Penelitian ini juga memaparkan teori Ekonomi Politik Internasional, Teori Economic Liberalism, Teori Globalisasi, Teori Digital Global Economy, Teori Virtual States, dan Teori Identity Economy.