Peran negara dalam melindungi hak anak atas status kewarganegaraan dikaitkan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Abstract

Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dikaitkan dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai hak anak terutama hak anak atas status kewarganegaraan (seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights Of the Child (Konvensi Hak Anak)) sehubungan dengan pendaftaran yang diberikan batas selama 4 tahun kepada anak dari perkawinan campuran yang lahir sebelum 2006 dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin untuk mendapatkan haknya atas status kewarganegaraan ganda.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitan yuridis nomatif yakni penelitian dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk, dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa melihat waktu dan tempat.

Hasil dari penelitian ini: 1) Anak dari perkawinan campuran yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin tersebut diberi keistimewaan atau diberi pengecualian untuk memperoleh kewarganegaraan ganda. 2) Pemberian status kewarganegaraan ganda yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut tidak lain merupakan bentuk atau upaya negara dalam rangka memberikan perlindungan agar seorang anak mendapatkan hak atas kewarganegaraan. Upaya ini bermaksud agar tidak ada anak yang tidak memiliki status kewarganegaraan.