Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Taman Sari Kota Bandung

Abstract

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diatur dalam Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 Tahun 2016. Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini mengatur tentang kewajiban oleh Dinas Pendidikan dan Penyelenggara Paud untuk mewujudkan penggunaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD harus sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah dibuat oleh Menteri Pendidikan. Dengan ada indikasi ketidakpatuhan kelompok sasaran di Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Taman Sari Kota Bandung pada Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, untuk itu penelitian ini perlu di lakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan pelaksanaan pengelolahan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan Menganalisa faktor- faktor yang menghambat ketidaksesuai penggunaan dana BOP PAUD dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOP PAUD yang dilihat dari enam dimensi kepatuhan yang di kemukakan oleh R.Kent Weaver, yakni Informasi, Sumber Daya, Insentif dan Sanksi, Perilaku dan Nilai, Otonomi, dan Pemantauan. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang diperoleh adalah dengan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Untuk keabsahan temuan, peneliti menggunakan triangulasi data. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi ketidakpatuhan dari penyelenggara paud yaitu Paud Az- Zahra, Paud Karang Sari, dan Paud Al- Baroka yang berada di Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Taman Sari. Ketidakpatuhan tersebut disebabkan karena pemberian insentif yang menurut penyelenggara paud tidak terlalu berpengaruh untuk lembaga paud mereka dan sanksi yang tidak tegas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 Tahun 2016, lemah dan tidak konsistennya pemantauan yang dilakukan, sumberdaya manusia yang sudah disediakan tapi tidak digunakan dengan baik oleh penyelenggara paud, tidak adanya otonomi, informasi yang diterima tidak dikelolah dengan baik oleh penyelenggara paud serta perilaku dan nilai yang tidak sesuai diterapkan oleh dinas pendidikan terhadap penyelenggara paud.