Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 terhadap jasa angkutan kereta api dalam mengangkut hasil pertambangan batubara

Abstract

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pengusahaan pertambangan batubara, sarana transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar kegiatan pengusahaan pertambangan batubara di bidang pengangkutan. Salah satu dukungan dalam tahapan kegiatan pengangkutan dilakukan dengan sarana kereta api. Pertimbangan penggunaan angkutan kereta api untuk menyalurkan produk batubara merupakan salah satu moda transportasi yang paling efisien dalam bidang pertambangan dari segi biaya. Dalam Penyelenggaraan pengangkutan tersebut pihak penyelenggara pengangkutan (PT KAI) mendapatkan penghasilan, sehingga harus dikenakan Pajak Penghasilan salah satunya mengenai pemotongan PPh Pasal 23. Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tetapi di dalam prakteknya, pemotongan PPh Pasal 23 ini membutuhkan penafsiran lebih lanjut terkait dengan jasa angkutan kereta api dalam mengangkut pertambangan batubara. Dengan penafsiran tersebut terbuka kemungkinan untuk terjadi suatu sengketa diantara pihak wajib pajak dengan Dirjen Pajak selaku pihak yang berwenang atas pemungutan pajak. Hal ini terkait dengan apakah jasa angkutan kereta api dalam mengangkut pertambangan batubara merupakan objek PPh Pasal 23 atau tidak sehingga perlu dilakukan pemotongan pajak atau tidak.