Meninjau implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan pajak oleh pemerintah Indonesia kepada wajib pajak berdasarkan asas kepastian hukum perpajakan

Abstract

Dalam suatu sistem pemerintahan negara, membayar pajak dengan secara rutin merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). Pentingnya sektor perpajakan ini, membuat hampir seluruh negara di dunia menerapkan sistem perpajakan di negaranya termasuk Indonesia. Dalam perkembangannya sektor perpajakan yang telah diatur dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62) belum menunjukan perkembangan, hal ini dikarenakan masih ditemukannya Wajib Pajak yang belum taat membayar pajak serta tax ratio yang rendah. Untuk itu dibuatlah kebijakan pada bulan Juli 2016 yaitu pengampunan pajak atau tax amnesty. Pengampunan Pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Objek dari penelitian adalah mengenai keberhasilan impelementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UUPP) oleh Pemerintah Indonesia kepada Wajib Pajak berdasarkan asas kepastian hukum perpajakan. Penelitian ini menganalisis bahwa Pemerintah Indonesia telah mencapai keberhasilan dalam mengimplementasikan UUPP kepada para wajib pajak di Indonesia, serta keberhasilan tersebut dikaitkan dengan dipenuhinya asas kepastian hukum perpajakan pada UUPP.