Kedudukan Qanun dan peraturan daerah di Nanggroe Aceh Darussalam dengan sistem pemerintahan daerah di Indonesia

Abstract

Aceh merupakan daerah yang diberikan kekhususan dan keistimewaan. Keistimewaan ini diperoleh berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Hardi No. 1/Missi/1959/. Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terdapat Qanun. Qanun merupakan peraturan perundang – undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan terlihat bahwa dalam hierarki perundang – undang tidak terdapat Qanun yang ada hanyalah Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh definisi Qanun ini disamakan dengan Peraturan Daerah, tapi disamping itu landasan pengaturan Qanun harus berdasarkan pada syariat Islam. Qanun pun memang menjadi kekhususan Aceh yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia.