Eksistensi pengusaha jasa penunjang tenaga listrik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha jasa penunjang tenaga listrik

Abstract

Sejak ditemukannya tenaga listrik hampir setiap pekerjaan manusia dimudahkan olehnya, dan pada saat ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tiap sendi kehidupan manusia memerlukan tenaga listrik. Hal demikian juga dapat ditemukan di Indonesia dimana dinyatakannya tenaga listrik sebagai salah satu unsur vital dan menguasai hajat hidup orang banyak. Pengaturan perihal ketenagalistrikan di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dikemudian hari, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang hingga saat ini masih berlaku. Berdasarkan pengaturan tersebut ketenagalistrikan dibagi atas 2 (dua) bidang yaitu bidang penyediaan dan bidang pendukung tenaga listrik. Usaha jasa penunjang tenaga listrik merupakan salah satu bentuk usaha pendukung dalam kesatuannya dengan ketenagalistrikan. Bidang usaha ini dapat dikatakan memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam penyaluran tenaga listrik dari pembangkit hingga pada akhirnya sampai kepada konsumen. Pemerintah Indonesia melalui kewenangannya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk mengakomodasi segala kepentingan para pihak yang terlibat dalam bidang ini dan diharapkan agar pengusahaan bidang ini dapat berjalan secara optimal. Namun sejak pengundangan peraturan pemerintah tersebut beberapa kendala dihadapi oleh para pengusaha jasa penunjang tenaga listrik. Hal tersebut merupakan menjadi fokus utama dalam penelitian ini yakni dengan mengangkat problematika pemaknaan Pasal 16 (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik perihal kebebasan berusaha. Kemudian problematika yang selanjutnya adalah menganalisis eksistensi pengusaha jasa penunjang tenaga listrik sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Dalam rangka meneliti permasalahan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, yaitu terdapat penyempitan peluang berusaha dalam usaha jasa penunjang tenaga listrik pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Sejak diundangkannya peraturan pemerintah tersebut pengusaha yang badan usahanya tidak berbadan hukum mengalami hambatan untuk berusaha dalam sektor tersebut. Hal demikian berdampak pada semakin berkurangnya badan usaha yang tidak berbadan hukum dalam sektor usaha jasa penunjang tenaga listrik.