Pengaturan jangka waktu grasi dan perubahannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan pidana mati di Indonesia

Abstract

Grasi merupakan bentuk upaya Terpidana untuk mendapatkan pengampunan dari Presiden. Adanya grasi yang dimohonkan oleh Terpidana khususnya Terpidana mati juga dapat menunda pelaksanaan pidana mati bagi Terpidana mati tersebut. Secara khusus grasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 juncto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Pengaturan jangka waktu grasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 juncto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi telah mengalami perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015. Adanya perubahan ini ternyata berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati yang ada di Indonesia salah satunya pelaksanaan pidana mati terhadap tiga Terpidana mati yaitu Freddy Budiman, Seck Osmane dan Humprey Ejike yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2016. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penilitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana mati bagi ketiga Terpidana mati itu telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena ketiga Terpidana mati yang bersangkutan pada saat itu sedang mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, sehingga pelaksanaan pidana mati bagi ketiga Terpidana mati itu seharusnya ditunda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 juncto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.