Pengaturan fungsi kelembagaan dalam konservasi keanekaragaman hayati di Cagar Alam Gunung Papandayan

Abstract

Sumber daya alam hayati merupakan suatu unsur terpenting dalam suatu ekositem. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling bergantungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga pemanfaatannya juga saling mempengaruhi yang menimbulkan kerusakan dan kepunahan salah satu daripadanya akan berakibat terganggunya ekosistem. Hal ini pun diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan membuat bentuk kegiatan konservasi baik in situ maupun ex situ agar pengelolaan sumber daya alam hayati tersebut dapat dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan kelestariannya. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan kegiatan konservasi itu pun belum dapat dilaksanakan dengan baik, beragam penyebabnya berasal dari faktor hukum dan non hukum. Dalam penelitian ini, penulis melihat contoh dalam kegiatan konservasi terhadap pengelolaan Cagar Alam Gunung Papandayan (CAGP) yang terletak di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Bahwa berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, didapatkan kesimpulan bahwa kewenangan dalam pengelolaan konservasi di CAGP dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis dibawah Dirjen KSDAE yang bertanggung jawab pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terbatasnya jumlah personil petugas dilapangan dengan luas cakupan wilayah konservasi tersebut, menyebabkan belum maksimal kegiatan peletarian dan pengelolaan di CAGP. Lalu kolaborasi pengelolaan kawasan dengan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan CAGP belum dibangun dengan baik, serta minimnya peran Pemerintah Daerah dalam mengelola langsung kawasan konservasi tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan personil pada unit pengelola, pemberian kewenangan lebih pada Pemda dan kajian ulang terhadap UU No.5 Tahun 1990 tentang KSDAE sebagai dasar terhadap pengelolaan sumber daya alam hayati secara bijaksana.