Pemenuhan prinsip inbezitstelling dalam pelaksanaan gadai saham Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Abstract

Penelitian ini menganalisis pemenuhan prinsip inbezitstelling dalam pelaksanaan gadai saham perseroan terbatas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis-normatif. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1150 Kitab Undang_undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), gadai merupakan bentuk jaminan terhadap benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Satu hal yang menjadi ciri khas gadai dan juga menjadi syarat yang harus dipenuhi demi sahnya suatu gadai, adalah pemenuhan prinsip inbezitstelling. Prinsip ini terdapat pada Pasal 1152 KUHPerdata, yang pada intinya menyatakan bahwa benda yang menjadi obyek gadai tersebut, harus lepas dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Dewasa ini, salah satu benda bergerak tidak berwujud yang sering dijadikan obyek gadai adalah saham perseroan terbatas. Penting untuk dipahami terlebih dahulu, bahwa saham bukanlah suatu benda yang memberikan manfaat kepada pemiliknya berdasarkan nominal atau nilai materiil dari saham itu saja, namun saham juga memberikan manfaat atau nilai dengan memberikan hak-hak kepada pemiliknya. Salah satu hak yang paling esensial adalah hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 60 ayat (2) UU PT menyatakan bahwa saham perseroan terbatas dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia, selama tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Lebih lanjut, terdapat ketentuan dalam Pasal 60 ayat (4) UU PT menyatakan, bahwa hak suara dari saham yang digadaikan tetap berada pada pemegang saham dan tidak dapat dialihkan kepada penerima gadai. Dengan adanya ketentuan tersebut, prinsip inbezitstelling dalam gadai saham menjadi tidak dapat dipenuhi, dan kecocokan lembaga jaminan gadai untuk diterapkan terhadap saham sebagai obyeknya juga menjadi permasalahan tersendiri.