Analisis perlakuan perpajakan dan perhitungan pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta : studi kasus pada dr. M, dr. A, dr. L, dan dr. H

Abstract

Self assessment system memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Namun permasalahan yang terjadi adalah tidak semua Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan. Permasalahan ini dialami oleh dr. M, dr. A, dr. L, dan dr. H dalam melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan. Mereka adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta dapat memperoleh berbagai jenis penghasilan. Atas perolehan penghasilan dapat dikenakan Pajak Penghasilan. Lebih lanjut, terdapat perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta. Pengenaan Pajak Penghasilan dan perlakuan perpajakan tersebut diatur oleh Undang Undang Pajak Penghasilan, juga peraturan perpajakan lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif. Tujuan penggunaan metode tersebut, yaitu untuk menjelaskan atau memberikan gambaran keadaan permasalahan yang terjadi berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder, yang mana kedua jenis data tersebut harus diolah terlebih dahulu oleh peneliti. Objek penelitian yang diteliti adalah Pajak Penghasilan dokter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta dapat dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final, maupun tidak dikenakan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperolehnya. Antara Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai swasta dapat memiliki persamaan dan perbedaan perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh. Peneliti menemukan ketidaksesuaian dalam perhitungan Pajak Penghasilan pada tahun pajak 2015 untuk dr. M, dr. A, dr. L, dan dr. H. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta sebaiknya mempelajari peraturan mengenai Pajak Penghasilan. Peneliti juga mengharapkan untuk kedepannya, apabila Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta tidak memahami peraturan Pajak Penghasilan, maka hendaknya menyewa jasa konsultan pajak atau melakukan konsultasi tentang teknis perpajakan kepada Account Representative nya di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta terdaftar, agar dapat memenuhi kewajiban atas Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.