Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi Pasal 31 hingga 39 mengenai Larangan aborsi yang dikecualikan di Kota Bandung : studi kasus LSM PKBI Jawa Barat

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian proses implementasi kebijakan publik yang mengatur tentang larangan aborsi yang dikecualikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia daerah Jawa Barat di Kota Bandung. Acuan dasar kebijakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang digunakan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan yang dilakukan LSM PKBI Jawa Barat dalam program layanan aborsi aman kepada masyarakat. Dasar teori yang digunakan untuk melihat kesesuaian proses implementasi adalah teori kepatuhan menurut Ripley dan Franklin (1986) yang kemudian disesuaikan dengan teori kepatuhan berdasarkan pendekatan what’s happening and why. Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus di LSM PKBI Jawa Barat. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen yang ditemukan di lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai objek penelitian. Untuk mengecek keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data. Penulis mewawancara stakeholder terkait yaitu LSM PKBI Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, kelompok sasaran kebijakan serta berbagai elemen masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada kesesuaian proses implementasi kebijakan pemerintah yang mengatur tentang larangan aborsi yang dikecualikan oleh LSM PKBI Jawa Barat. ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh pemahaman dan perilaku LSM PKBI yang berbeda terhadap kebijakan yang sedang dijalankan. Seharusnya, kebijakan pemerintah menjadi acuan dalam kebijakan internal LSM PKBI Jawa Barat yang mengatur tentang layanan aborsi aman.