Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian proses implementasi
kebijakan publik yang mengatur tentang larangan aborsi yang dikecualikan oleh
Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
daerah Jawa Barat di Kota Bandung. Acuan dasar kebijakan dalam penelitian ini
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang digunakan untuk
memastikan kesesuaian pelaksanaan yang dilakukan LSM PKBI Jawa Barat dalam
program layanan aborsi aman kepada masyarakat. Dasar teori yang digunakan
untuk melihat kesesuaian proses implementasi adalah teori kepatuhan menurut
Ripley dan Franklin (1986) yang kemudian disesuaikan dengan teori kepatuhan
berdasarkan pendekatan what’s happening and why.
Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan desain
penelitian studi kasus di LSM PKBI Jawa Barat. Penulis menggunakan teknik
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen yang
ditemukan di lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk
memperoleh gambaran secara mendalam mengenai objek penelitian. Untuk
mengecek keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi
pengumpulan data. Penulis mewawancara stakeholder terkait yaitu LSM PKBI
Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, kelompok sasaran kebijakan serta
berbagai elemen masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada kesesuaian proses
implementasi kebijakan pemerintah yang mengatur tentang larangan aborsi yang
dikecualikan oleh LSM PKBI Jawa Barat. ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi
oleh pemahaman dan perilaku LSM PKBI yang berbeda terhadap kebijakan yang
sedang dijalankan. Seharusnya, kebijakan pemerintah menjadi acuan dalam
kebijakan internal LSM PKBI Jawa Barat yang mengatur tentang layanan aborsi
aman.
