Analisis diskresi oleh Bupati/Walikota dalam keadaan darurat COVID-19 di lima daerah Provinsi Jawa Barat

Abstract

Diskresi merupakan kebebasan menggunakan kewenangan oleh individu dalam hal pengambilan keputusan atau pelaksanaan kebijakan (Lipsky, 1980). Penelitian ini bertujuan melihat penerapan diskresi Kepala Daerah di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam keadaan darurat COVID-19. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, dan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data utama. Wawancara dengan lima kepala daerah dilakukan secara daring dan luring sebagai tugas mata kuliah Manajemen Pemda dan Desa yang diampu oleh Prof. Pius Suratman Kartasasmita, Drs., M.Si., Ph.D., yang juga bertindak sebagai pembimbing skripsi ini. Untuk menjamin keabsahan data hasil wawancara, peneliti melakukan triangulasi metode pengumpulan data berupa studi literatur sistematik terhadap berita, buku dan artikel jurnal yang relevan. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan bantuan coding software Atlas.ti untuk menghasilkan peta kata (wordcloud) dan visualisasi data. Hasil Penelitian ini menunjukan, bentuk diskresi yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yaitu; 1) Program khusus daerah yang merupakan bentuk penerapan diskresi yang paling dominan, 2) Pembentukan Peraturan Daerah, 3) Pembuatan Surat Edaran Bupati/Walikota. Berdasarkan hasil temuan, diskresi berdampak signifikan terhadap pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan yang mempengaruhi penurunan COVID19. Dari hasil tersebut Peneliti merekomendasikan untuk melanjutkan penelitian seluruh Provinsi Indonesia agar hasil analisis lebih detail dan spesifik.