Penilaian kelengkapan pengungkapan aspek sosial berdasarkan GRI Standard 400 atas laporan keberlanjutan PT. Unilever Indonesia, Tbk. tahun 2019-2023

Abstract

PT. Unilever merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang memiliki kewajiban melakukan triple bottom line. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap kelengkapan pengungkapan aspek sosial dan menganalisis perkembangan kelengkapan pengungkapan aspek sosial PT. Unilever Indonesia Tbk. pada laporan keberlanjutan tahun 2019-2023 berdasarkan GRI Standard 400. Sebagai sebuah perusahaann, regulasi menuntut pelaporan dalam bentuk Laporan keberlanjutan. Unilever Indonesia wajib melaporkan komponen Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan hidup sebagai bagian dari laporan keberlanjutan. Perusahaan berkewajiban melaporkan komponen sosial dalam kerangka GRI 400 tahun 2016. GRI 400 memiliki empat komponen, yaitu ketenagakerjaan, HAM, tanggung jawab produk, dan kemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh langsung dari laporan keberlanjutan Unilever yang telah dipublikasikan secara resmi setiap tahun dari tahun 2019-2023. Dalam pengukurannya, aspek ini dinilai dengan menggunakan skoring GRI 400, dengan pemberian poin sesuai kriteria, dan kemudian dianalisis dengan Sustainability Disclosure Report Index (SRDI). Hasil penelitian, komponen Ketenagakerjaan adalah komponen yang mengalami peningkatan pelaporan setiap tahunnya yang mengungkapkan 14 dari 20 subindicator dengan rerata sebesar 38,43%. Dibandingkan dengan tiga komponen laindengan rerata sebesar 15%-17%.Dengan demikian, komponen dengan pelaporanterlengkap adalah ketenagakerjaan, dan yang paling tidak lengkap adalaah HakAsasi Manusi (HAM).). Disarankan untuk dapat mempertahankan praktek SDM karyawan yang baik saat ini, bekerja sama dengan masyarakat untuk aktivitas CSR bekelanjutan, menciptakan produk inovatif yang ramah lingkungan, dan memperbaiki praktek HAM sehingga menjadi lebih baik di kemudian hari.