Pengaruh sosialisasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung

Abstract

Sumber pendapatan negara terbesar dan yang paling utama adalah dari pajak. Pajak tersebut oleh pemerintah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka dari itu, masyarakat seharusnya taat dan patuh dalam membayar pajak kepada negara. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 menyatakan bahwa ada beberapa kriteria kepatuhan wajib pajak seperti, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Undang-undang perpajakan disusun untuk mengatur masyarakat dalam tata cara melakukan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Banyak wajib pajak orang pribadi yang belum sepenuhnya melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak seperti misalnya tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat pada waktu yang telah ditentukan. Menurut Asnawi (2019) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sosialisasi. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui jajaran aparatnya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan. Menurut Muniroh (2022) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Maka dari itu, dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat mencegah wajib pajak khususnya orang pribadi untuk dapat patuh melakukan kewajiban perpajakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung dengan cara menyebarkan kuesioner memakai skala interval likert 1-5 kepada beberapa wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hypothetico-deductive dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Bandung dengan sampel 65 orang wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Bandung. Sementara itu, pengujian statistik dalam penelitian ini dilakukan dengan perangkat lunak SPSS versi 29. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. Sedangkan, variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. Variabel sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat memperkuat penelitian ini dengan menambah variabel independen lain yang dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan seperti misalnya kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem perpajakan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang.